Wapres Nilai Vaksinasi Covid-19 Jadi ‘Game Changer’ Pelaksanaan PTM di Sekolah

Dengan mulai dilakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di sekolah sekolah pada wilayah PPKM level 1 3, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai penerapan protokol kesehatan pun harus semakin ketat dilaksanakan. Selain dengan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), vaksinasi menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan PTM terlaksana dengan aman. Oleh karena itu, pemberian vaksinasi kepada tenaga pendidik, pelajar dan masyarakat umum lainnya perlu dipercepat.

“Vaksinasi ini menjadi kuncinya. Yang paling penting, itu game changer nya. Karena itu kita terus melakukan upaya upaya percepatan,” kata Ma'ruf dalam konferensi pers usai meninjau pelaksanaan PTM dan vaksinasi Covid 19 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/9/2021). Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa upaya percepatan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Ma'ruf mengatakan knstansi lain seperti TNI, Polri, pemerintah daerah, jajaran medis dan akademisi pun turut membantu dalam pelaksanaannya.

Di sisi lain, target penerima vaksinasi juga terus ditingkatkan setiap harinya. “Ini di dalam rangka mempercepat. Jadi saya katakan sekarang kita sudah menuju kepada 2 juta [penerima vaksinasi] per hari, 2 juta lebih. Kalau selama ini baru 1 juta lebih per hari, sekarang kita sudah menuju 2 juta,” urainya. Terkait usia siswa di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD), dimana pada rentang usia tersebut anak belum dapat memperoleh vaksinasi Covid 19, Ma'ruf menekankan diperlukan pengawasan yang lebih ketat dalam mengawal kelompok usia ini ketika PTM.

Di sisi lain, izin dari orang tua juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan PTM ini. “Nah, karena itu memang di SD itu kan memang sampai 12 tahun belum divaksin, karena itu memang pengawasannya agak lebih ketat karena memang belum ada vaksinnya,” ungkap Wapres. “Pada prinsipnya pemerintah menganggap penting untuk memulai pembelajaran tatap muka. Dan itu dilakukan dari SD sampai dengan SLA, PAUD juga sampai dengan perguruan tinggi. Karena itu, sudah dibuat aturan aturannya untuk pengamanannya supaya mereka bisa aman. Tetapi tetap pemerintah hanya melakukan penyelenggaraan, harus tetap ada izin dari orang tua,” tambahnya.

Sejalan dengan Wapres, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid 19. SKB 4 Menteri ini merupakan acuan bagi seluruh daerah di wilayah PPKM level 1 – 3 dalam melaksanakan PTM. Nadiem juga menjelaskan bahwa pelaksanaan PTM ini merupakan metode belajar campuran (blended learning) dimana setengah kapasitas kelas masih melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Ia juga mendorong terlaksananya percepatan pemberian vaksinasi kepada tenaga pengajar dan murid agar PTM dapat berjalan dengan aman. “Karena protokol PTM Terbatas, makanya kita menggunakan kata terbatas, itu adalah maksimum kapasitasnya 18 anak per kelas untuk SD, SMP dan 5 anak per kelas untuk PAUD misalnya. Jadi itu sekitar 50 persen dari kapasitas normal,” urai Nadiem. “Kami mendorong juga berkoordinasi dengan Kemenkes dan Satgas Covid untuk memastikan bahwa vaksinasi tenaga pendidik, guru, dan juga vaksinasi murid di atas umur 12 tahun itu terakselerasi secepat mungkin,” tambah Nadiem.

Selain Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, hadir dalam peninjauan ini Bupati Bogor Ade Yasin, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jarwansyah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Juanda Dimansyah, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Mike Kaltarina. Sementara Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.